Selain itu, kementerian dan lembaga terkait belum berkoordinasi dalam penerbitan perizinan. Alhasil, masih terjadi tumpang tindih izin seluas 4,69 juta hektare.
Kejagung menyatakan telah meningkatkan status pengusutan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana sawit oleh BPDPKS pada tahun 2015 sampai dengan 2022, dari penyelidikan ke penyidikan.